Home / Artikel / Opini / Pemilukada dan Perilaku Korupsi Kepala Daerah

Pemilukada dan Perilaku Korupsi Kepala Daerah

Oleh: Muh. Kahfi Zurrahman, ST (Ketua Umum GP. Ansor Konawe)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang sekarang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka terjadi pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang awalnya sentralis menjadi desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya.

Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah dianggap lebih mengenal daerahnya masing- masing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya memalui otonomi daerah yang diberikan.

Dengan adanya otonomi daerah memicu lahirnya pemimpin-pemimpin baru di daerah-daerah melalui Pemilu Kepala Daerah. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta berlakunya UU nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pilkada dimasukkan dalam Pemilu, yang secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah yang disingkat PEMILUKADA.

Dalam prakteknya, karena Pemilukada dipilih langsung oleh rakyat, banyak menimbulkan permasalahan baik dalam penyelenggaranya maupun dari calon kepala daerahnya. Permasalahan yang sering muncul bagi penyelengara adalah integritas dan independensinya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pelanggaran kode etik penyelenggara yang dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) dengan melahirkan keputusan pemberhentian bahkan sangsi pidana.

Untuk permasalahan dari calon kepala daerah adalah masih maraknya praktik money politic yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Maraknya money politic yang dilakukan oleh calon kepala daerah hal ini disebabkan oleh 2 subjek, yaitu peserta Pemilu (calon kepala daerah) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para calon kepala daerah melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan calon kepala daerah yang lain dan alasan lain adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin.

Para calon kepala daerah yang pernah mencalonkan diri pada Pilkada sebelumnya tentu lebih ahli dalam money politic dan dipastikan akan mengulang hal yang sama.

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:
Masyarakat miskin. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.
Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari semua bias disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti Pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh. Tidak mengenal partai, tidak masalah.Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut Pemilu pun tidak masalah.

Kebudayaan. Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta Pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta Pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta Pemilu tersebut.
Dengan adanya money politic akan membuat biaya calon kepala daerah yang ikut berkompertisi menjadi mahal. Untuk mengatasi mahalnya biaya politik tersebut, mereka akan mencari jalan dengan bekerja sama (bargaining politic) dengan pengusaha untuk membiayai kegiatan-kegiatan mereka selama mengikuti tahapan Pemilu. Ketika mereka menang Pilkada, dana pengusaha tersebut akan dikembalikan dalam 2 bentuk, yaitu untuk daerah yang kaya akan sumber daya alamnya akan dikembalikan dalam bentuk investasi pertambangan dan untuk daerah yang kekayaan sumber daya alamnya tidak baik akan dikembalikan dalam bentuk kerja sama pengelolaan proyek pemerintah.

Dari rangkaian permasalahan di atas membuat siapa saja yang maju ikut berkompetisi sebagai calon kepala daerah pasti akan melakukan korupsi di kemudian hari.

Dalam suatu negara demokrasi, peranan lembaga penyelenggara Pemilu merupakan salah satu persyaratan penting untuk mencapai Pemilu yang demokratis. Dimana dari penyelengaraan Pemilu yang demokratis akan melahirkan pemimpin yang betul-betul lahir dari rakyat dan bebas dari perilaku korupsi. Demokrasi sendiri ialah menyangkut kesadaran, perilaku dan struktur sosial yang relatif mapan, dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Untuk mencegah perilaku korupsi bagi kepala daerah, harus dimulai dari proses penyelengaraan yang betul-betul demokratis. Dibutuhkan komitmen bersama di antara penyelengara Pemilu dalam melaksanakan tahapan Pemilu kepala daerah. Seorang penyelenggara harus berintegritas dan berdiri independen. Penyelengara harus bebas dari intervensi dari orang-orang yang berpotensi mempengaruhi hasil Pemilu Kepala Daerah. Karena Pemilu yang jujur, adil, dan aman akan melahirkan pemimpin bermoral baik sesuai cita-cita demokrasi. Yang terpenting adalah semua lapisan masyarakat bersepakat untuk “menolak Money Politic” pasti pemimpin yang lahir dari proses Pemilukada akan bebas dari KORUPSI.

Comments

comments

About redaksi

Check Also

PMII dan Tenun Kebangsaan

Kader PMII sudah seharusnya responsif terhadap isu-isu global Pasca reformasi bergulir, organisasi gerakan ekstra kampus …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *